AtjehUpdate.com,- LANGSA | Keputusan Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporapar Ekraf) yang memerintahkan pengosongan ruangan Stadion Langsa oleh pengurus Persatuan Sepakbola Langsa (PSBL) menuai polemik.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Nomor 426/5316/2026 tertanggal 19 November 2026, yang ditandatangani Plt. Kepala Disporapar Ekraf Kota Langsa, Ir. Maimun, ST, M.S.M., ditujukan kepada Pengurus PSBL Langsa.
Dalam surat perihal Penataan Pengelolaan Aset dan Pengosongan Ruangan di Stadion Langsa itu disebutkan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Langsa.
Surat tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan Stadion Langsa selanjutnya akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Disporapar Ekraf Kota Langsa.
Pada poin ketiga, pemerintah secara tegas meminta pengurus PSBL segera mengosongkan ruangan stadion untuk selanjutnya diserahterimakan kepada pengelola baru.
Namun, kebijakan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar: Mengapa PSBL harus diusir dari stadion yang selama ini menjadi rumah dan pusat aktivitas sepakbola kebanggaan masyarakat Langsa?
Ketua Umum PSBL Langsa, Hasan Basri, SH, MH, mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Langsa tersebut. Menurutnya, PSBL bukan organisasi sepakbola yang baru hadir kemarin sore.
PSBL merupakan klub kebanggaan masyarakat Langsa yang telah memiliki sejarah panjang, bahkan keberadaannya sudah dikenal sejak sebelum Kabupaten Aceh Timur dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota.
“Sejarah sudah mencatat keberadaan Stadion Langsa sebagai home base PSBL. Stadion itu bukan sekadar bangunan milik pemerintah, tetapi juga memiliki ikatan historis dengan perjalanan dan perjuangan sepakbola masyarakat Langsa. Bahkan, keberadaan PSBL sebagai klub sepakbola juga tercatat dalam ekosistem organisasi sepakbola PSSI,” ujar Hasan Basri.
Ia menegaskan, persoalan penataan aset daerah tidak seharusnya kemudian mengabaikan sejarah, pembinaan, serta keberlangsungan organisasi olahraga yang telah lama tumbuh dan berkembang di Kota Langsa.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan administrasi pengelolaan aset daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menjelaskan secara terbuka apa temuan dan rekomendasi pemeriksaan tersebut.
“Surat yang mengatasnamakan hasil pemeriksaan BPK RI tidak serta-merta harus dimaknai sebagai alasan untuk mengusir PSBL dari stadion. Harus jelas apa temuan BPK, apa rekomendasinya, dan apakah memang ada perintah agar PSBL meninggalkan stadion. Jangan sampai penataan aset justru menjadi pintu masuk yang mengorbankan pembinaan sepakbola,” tegasnya.
Hasan juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah semestinya hadir untuk membina, memfasilitasi, dan mengembangkan olahraga, khususnya sepakbola, bukan justru mengambil kebijakan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan organisasi sepakbola yang sudah memiliki sejarah panjang.





