Kekecewaan masyarakat semakin kuat karena hal ini bukan pertama kalinya terjadi. Alih-alih memberdayakan sumber daya manusia lokal yang kompeten, kebijakan rekrutmen di lingkungan PTPN justru cenderung mengabaikan potensi putra daerah dan lebih memilih figur dari luar. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kepentingan tertentu tengah bermain di balik proses pengangkatan pejabat di PTPN IV, sehingga tuntutan masyarakat tidak mendapat perhatian serius.
Dengan jabatan barunya di PTPN IV, Tengku Rinel diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan. Namun, penolakan dari berbagai pihak tetap menguat, terutama terkait keberlanjutan kebijakan yang tidak berpihak pada putra daerah. Masyarakat Aceh menunggu sikap tegas dari PTPN IV untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati dan menghentikan praktik yang dianggap sebagai bentuk marginalisasi terhadap tenaga kerja lokal.
Seiring dengan peningkatan hartanya yang signifikan, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana langkah Tengku Rinel dalam mengelola bisnis di PTPN IV dan menjawab kritik yang muncul? Kita tunggu gebrakannya!(red)
