Oleh : Sayed Zahirsyah Almahdaly, Direktur Eksekutif Gadjah Puteh
Di setiap pergantian pimpinan, publik kembali disuguhi konferensi pers tangkapan penyelundupan. Sorot lampu menyala, barang bukti dihamparkan, lalu hening cukup lama sebelum panggung berikutnya dibuka lagi. Ritme ini menimbulkan pertanyaan yang wajar, apakah yang berlangsung adalah pembenahan yang nyata atau sandiwara manis. Kami memandang pola ini sebagai bagian dari warisan feodal yang mengeras sejak era Sulaiman dan terus berdenyut lintas pejabat melalui jejaring orang lama. Isu kerap ditepis dengan diam, sementara gemerlap prestasi sesaat dirayakan. Jika ukuran kinerja hanya seberapa sering panggung rilis digelar, publik patut cemas karena inti penegakan hukum adalah proses yang transparan dan akuntabel dari awal sampai akhir, bukan sekadar momen di depan kamera.
Dalam percakapan publik yang kami terima, sejumlah nama kerap disebut bukan untuk divonis secara personal, melainkan karena pola penempatan yang sulit dijelaskan secara meritokratis. Ujianto misalnya memulai karier di pusat pada penindakan internal pegawai lalu berpindah menjadi pawang anjing. Tersiar kabar ia keluar dari kontrak kepawangan lebih cepat dari masa minimal, sempat ditempatkan di Kantor Wilayah Sumatera Utara, kemudian isunya seakan menghilang dari perhatian. Kini ia bertugas di Langsa dengan alasan kedekatan keluarga karena pasangannya berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Di mata banyak orang, posisinya di lingkaran staf tampak dominan sehingga ucapannya seperti menjadi titah yang harus diiyakan. Ini persepsi publik yang perlu diuji melalui audit terbuka.
Nama lain adalah Andy Christian Sipayung. Ia malang melintang di kantor besar, termasuk saat bertugas di Bea Cukai Soekarno Hatta ketika tersiar isu perkara bernilai besar. Ia kemudian digrounded yang hampir membuatnya dipecat dari Bea Cukai, namun diselamatkan oleh angkatannya yang memiliki akses kuat ke pejabat atas, lalu dipindahkan ke Siantar. Setelah itu ia kembali dipercaya sebagai fungsional intelijen di Langsa, sebuah posisi kunci untuk pencarian dan pengumpulan informasi pelanggaran. Publik mempertanyakan konsistensi standar, apalagi jejaring angkatan kerap disebut berperan dan untuk kejelasan yang bersangkutan disebut berasal dari program Diploma 1 angkatan 7.
Dalam LHKPN awal menjabat yang disampaikan 28 Agustus 2024 total hartanya Rp999.683.800 dan kekayaan bersih Rp650.362.205, sedangkan laporan periodik tahun 2024 yang disampaikan 21 Februari 2025 mencatat total harta Rp974.192.215 dan kekayaan bersih Rp644.980.475. Komponen utama meliputi tanah dan bangunan di Pematang Siantar Rp500.000.000, alat transportasi dan mesin sekitar Rp158.000.000–Rp193.000.000, serta kas dan setara kas sekitar Rp106.000.000–Rp115.000.000.
Mukhlis Pane juga sering dibahas. Ia berasal dari suku Batak dan lahir di Aceh. Ia meniti jalur dari staf kemudian dipromosikan menjadi pejabat fungsional. Persepsi yang muncul, ia sering mendapat tempat bukan semata karena indikator kinerja terukur, melainkan kemampuan membangun kedekatan. Pola ini dinilai menguat pada masa Sulaiman yang kini bertugas di Kalimantan sehingga jalur promosi dari staf tetap terasa kokoh di Langsa. Dalam LHKPN periodik tahun 2024 yang disampaikan 3 Februari 2025 total hartanya Rp596.358.121, terdiri antara lain tanah di Kota Langsa Rp270.000.000, alat transportasi dan mesin Rp95.000.000, harta bergerak lainnya Rp54.489.999, serta kas dan setara kas Rp176.868.122.
Pitra menjadi sorotan karena karier yang banyak dihabiskan untuk beasiswa dan penugasan di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan Batam. Dalam waktu relatif singkat ia dipercaya sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Langsa. Selama bertahun tahun fokusnya dinilai publik nyaris hanya pada fungsi yang sama. Pertanyaannya, apakah bagian penindakan dan penyidikan memang domain terbatas bagi orang atau alumni tertentu, atau ada mekanisme tidak kasatmata yang menjaga gerbang sehingga rotasi lintas fungsi tidak berjalan. Kondisi ini menimbulkan kesan lahirnya figur anak raja di instansi negara, padahal semua aparatur berada dalam domain eksekutif yang semestinya diikat oleh sistem dan etika publik.
