“Kami heran, mengapa beliau tidak berkoordinasi dengan pengurus SPBUN secara resmi, padahal permasalahan yang terjadi melibatkan hubungan kerja antara manajemen dan karyawan. Kalau memang ada keberatan terhadap rekomendasi Gubernur, semestinya PalmCo berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang menenangkan semua pihak, bukan menimbulkan kegaduhan baru,” tambah Rusli.
Kunjungan yang semestinya menjadi momentum meredam konflik ini justru menimbulkan kesan bahwa rekomendasi Gubernur dan DPR Aceh diabaikan oleh pihak PalmCo. Hal ini dinilai mencederai kehormatan dan marwah masyarakat Aceh, mengingat PTPN IV Regional 6 beroperasi di wilayah hukum Aceh yang memiliki otonomi khusus dan kearifan lokal yang harus dihormati.(red)
