Elemen sipil berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses rekrutmen di perusahaan milik negara tersebut.
Tuntutan akan transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen menjadi bukti bahwa publik tidak lagi ingin diam menghadapi praktik-praktik KKN yang merugikan masyarakat luas serta mencederai prinsip profesionalisme dan meritokrasi.(red)
Iklan
Iklan
