Dalam konteks itu, Gadjah Puteh menagih kehadiran tenaga fisik (manpower) dari sekolah kedinasan di bawah kementerian lain seperti Kementerian Keuangan (STAN), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga BPS yang sampai saat ini belum terlihat wujud nyatanya di lapangan. Meski sempat muncul wacana kesiapan dari sejumlah pihak dalam rapat koordinasi, fakta di lapangan menunjukkan Aceh Tamiang masih berjuang nyaris sendirian melawan lumpur.
Gadjah Puteh menegaskan, istilah “Kota Kuala Lumpur” yang mereka gunakan adalah bentuk sindiran keras atas kondisi Kuala Simpang yang kini dipenuhi material lumpur tebal pascabanjir.
Menurut mereka, kondisi ini sudah berada pada level darurat pemulihan, sehingga membutuhkan gerakan masif dan terpadu, bukan sekadar seremonial atau kunjungan formalitas.
Mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian sebelumnya, pelibatan sekolah kedinasan merupakan strategi win-win solution karena para taruna bisa mempraktikkan ilmu sekaligus membantu pemulihan infrastruktur serta layanan pemerintahan. Namun, bagi Gadjah Puteh, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pengerahan tenaga secara besar-besaran untuk pembersihan material banjir yang masih menimbun rumah, sekolah, fasilitas sosial, serta titik-titik pelayanan publik.
“Taruna dari kementerian teknis itu bukan hanya datang foto-foto. Kami butuh tenaga konkret: pembersihan lumpur di fasilitas umum, gotong royong massal di permukiman, pembukaan akses jalan lingkungan, pendampingan administrasi warga yang terdampak, hingga dukungan percepatan pendataan dan layanan publik. Kalau IPDN sudah bergerak dan Poltekpin sudah turun, kementerian lain harusnya malu kalau masih diam,” tegas Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh.
Gadjah Puteh juga menilai bahwa keterlambatan pengerahan sumber daya manusia dari kementerian lain bisa menjadi preseden buruk, seolah-olah instruksi Presiden cukup didengar oleh sebagian pihak saja. Padahal, dalam konteks bencana yang memukul kehidupan masyarakat secara langsung, setiap detik keterlambatan berarti semakin panjang penderitaan warga dan semakin berat proses pemulihan.
“Jangan biarkan Aceh Tamiang tenggelam dalam lumpur dan birokrasi yang lambat. Ini bukan soal pencitraan, ini soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara. Kami menagih bukti nyata Instruksi Presiden, sekarang,” tutup Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh.
Masyarakat Aceh Tamiang kini sangat mengharapkan realisasi penuh dari arahan Presiden agar pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan merata, mengingat sejumlah wilayah di Sumatera masih berada dalam status belum normal pascabencana dan membutuhkan intervensi nyata yang terpadu serta segera.(red)
