“Kami mencermati adanya pola mutasi yang terkesan saling terkait dan tertutup. Jika jabatan strategis diisi bukan berdasarkan rekam jejak kinerja dan integritas, melainkan kedekatan kelompok, maka loyalitas aparat berpotensi bergeser dari kepentingan negara ke kepentingan internal,” ujarnya.
Menurut Sayed, kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa fungsi pengawasan menjadi tumpul dan pelanggaran berskala besar seperti penyelundupan ratusan ton komoditas pangan bisa lolos tanpa hambatan berarti. Ia menegaskan bahwa pembenahan struktural menjadi prasyarat utama jika pemerintah serius memberantas penyelundupan.
Atas dasar itu, LSM Gadjah Puteh mendesak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan mutasi dan promosi jabatan yang telah dilakukan.
“Kami berharap pimpinan Bea Cukai dan Kementerian Keuangan berani melakukan evaluasi total, termasuk meninjau ulang surat keputusan mutasi dan promosi terakhir. Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian wajah, tetapi harus menyentuh akar persoalan,” kata Sayed.
Gadjah Puteh memperingatkan, tanpa pembongkaran pola lama yang saling melindungi kegagalan, praktik penyelundupan dan kebocoran penerimaan negara akan terus berulang. Ia menegaskan bahwa penguatan intelijen, transparansi mutasi, serta penempatan pejabat berbasis kinerja dan integritas adalah langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Negara tidak boleh kalah oleh jejaring internal yang melanggengkan kegagalan. Jika ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya penerimaan negara, tetapi juga petani dan masyarakat luas,” pungkasnya.(red)
