Gadjah Puteh menegaskan bahwa korban terancam bukan hanya oleh banjir, tetapi oleh kelaparan dan penyakit akibat lambannya pergerakan pusat.
Dalam kritik tambahannya, Gadjah Puteh menyoroti satu hal fundamental yang tidak segera dilakukan pemerintah: menghidupkan kembali pemerintahan desa dan kecamatan sebagai garda terdepan penanganan bencana.
Menurut Gadjah Puteh, perangkat desa dan kecamatan adalah struktur yang paling memahami wilayah, penduduk, serta jalur mana yang dapat diakses lebih dulu untuk evakuasi. Tanpa mereka diaktifkan, koordinasi di lapangan mustahil berjalan efektif.
Gadjah Puteh menyebut pemerintah pusat harus segera mengirim genset dan internet Starlink untuk mengoperasikan kembali kantor desa dan posko kecamatan. Dengan hidupnya jaringan komunikasi, barulah data korban jiwa, korban terdampak, dan kebutuhan darurat dapat dilaporkan ke kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat secara akurat.
“Tanpa listrik dan jaringan, negara tidak akan pernah tahu angka sebenarnya. Tidak akan tahu siapa yang butuh pertolongan segera. Inilah yang menyebabkan bantuan tidak merata, dan itulah yang terjadi di Aceh Tamiang,” tegas Gadjah Puteh.
Gadjah Puteh mendesak Presiden mengambil alih komando penuh, mempercepat pengiriman pasukan gabungan ke wilayah terisolir, dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Aceh atas lambannya penanganan bencana.
“Negara harus hadir. Dan kehadiran itu dimulai dari pengakuan jujur bahwa penanganannya lambat, kemudian memperbaiki semua lini dengan cepat. Itu yang rakyat tunggu,” tutup Gadjah Puteh.(red)
