AtjehUpdate.com,- LANGSA |
Kantor Bea dan Cukai Langsa diketahui memiliki anggaran pelaksanaan kegiatan kantor sebanyak hampir 4 M lebih, separuh diantaranya adalah pengadaan belanja modal rehab rumah dinas, rehab kantor dan belanja pemeliharaan gedung kantor itu sendiri, data ini didapat berdasarkan informasi dari situs sirup.LKPP.go.id.
Bayangkan saja dari total kira-kira 4 M lebih itu semua pengadaan dilakukan dengan swakelola dan penunjukan langsung. Pada setiap pekerjaan dilakukan secara terpisah dan masing- masing dengan maksud agar juga menghindari pajak baik ppn dan pph dan juga bisa melakukan pekerjaan dengan penyedia yang sesuai dengan kemauan mereka walaupun harus menabrak koridor-koridor aturan yang berlaku, jelas Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, yang merupakan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh.
“Miiris sekali, jika kita lihat instansi vertikal kementerian yang akhir-akhir ini dijuluki kementerian “Sultan” dengan remunerasi paling tinggi dan sebagai bendahara umum negara yang mengelola hampir triliyunan rupiah, namun pejabat-pejabat didalamnya seperti tikus-tikus got yang selalu lapar untuk mencari makanan ditengah senyap tanpa terlihat orang banyak,” beber Sayed, Senin (18/12/2023)..
Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) mengingatkan, bahwa pemecahan proyek menjadi beberapa paket pekerjaan dengan sengaja dilakukan biasanya karena ada modus dan tujuan tertentu. Selain itu, pemecahan proyek tersebut tentunya sangat rawan akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang mana salah satunya adalah ketidak efisienan dalam pembayaran honor yang seharusnya bisa dilakukan oleh satu orang namun menjadi beberapa orang.
Apalagi jika pemecahan paket pekerjaan ini dimaksudkan demi menghindari lelang proyek yang tentunya bisa membuka kesempatan seluas-luasnya bagi beberapa perusahaan untuk bisa ikut andil dalam berkompetisi secara baik dan rasional dalam pelaksanaan paket pengadaan di instansi pemerintah.
Namun bagaimana jikalau ternyata suatu instansi memang merencanakan hal ini dari awal untuk memecah paket tersebut agar bisa melakukan penunjukan langsung penyedia pekerjaan, apakah hal ini sudah sesuai dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain pasal 9 ayat 1 huruf E yang menyatakan PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
Adapun pada pasal 20 ayat 2 huruf d yang menyatakan dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi. Lalu, sebagai contoh salah satu instansi vertikal di kota Langsa dibawah kementerian keuangan yang nota bene adalah tolak ukur kementerian lain untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, yakni di Bea Cukai Langsa diduga telah melakukan banyak pemecahan paket baik itu pengadaan balanja barang maupun belanja modal.
Ditambahkannya, jika dibandingkan dengan anggaran desa yang setiap desa diamanahkan kira-kira hanya 1M lebih namun pengawasan yang dilakukan begitu ketat. Berbeda sekali dengan instansi vertikal di kementerian keuangan terutama di beacukai Langsa ini.
Dikatakannya lagi, apakah karena jauh dari tanah kelahirannya, jadinya mereka menganggap tidak dipantau oleh masyarakat setempat yang juga selalu melihat mereka diduga selalu merugikan negara ini. Namun kami juga yakin bahwa Aparat Penegak Hukum di kota Langsa ini bukannya tidak mampu untuk memeriksa mereka namun karena selama ini mereka selalu tetutup dan merasa eksklusif. Akhirnya borok-borok mereka selalu tertutupi,
“Untuk itu, kami dari LSM Gadjah Puteh secara terbuka meminta kepada bapak Kejati Aceh, Kapolda Aceh, Kejari Langsa dan Kapolres Langsa untuk segera masuk dan memeriksa pekerjaan proyek-proyek pengadaan di Bea Cukai Langsa, baik yang rutin maupun modal untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan dan menyeret para ppelaku ke ranah hukum,” harapnya.(red)
