Dalam podcast Sagoe TV, Safuadi memaparkan berbagai gagasannya, seperti mencontoh keberhasilan BRR pasca-tsunami yang membangun Aceh dari kondisi “minus” hanya dalam 4 tahun, mengusulkan agar Aceh memiliki lembaga sekelas “Badan Penyelaras Papua” bahkan dipimpin langsung Presiden untuk mempercepat pembangunan dengan dana Otsus, mengedepankan skema kreatif financing dengan membangun infrastruktur sekarang lalu dibayar cicilan dari dana Otsus 20 tahun ke depan, serta menyebut peluang besar Aceh untuk membangun smelter, bandara kargo, pelabuhan hingga kapal kargo sendiri dengan efek pengganda ekonomi yang katanya bisa mencapai Rp500 triliun.
Namun menurut Gadjah Puteh, semua gagasan itu sekadar wacana berulang tanpa aksi nyata. “Kalau teori, banyak orang di warung kopi juga bisa bicara soal multiplier effect dan creative financing. Tapi rakyat butuh bukti nyata, bukan seminar,” tegas Said.
Gadjah Puteh menegaskan, bedanya dengan Safuadi yang sibuk dengan narasi, pihaknya telah melakukan langkah hukum nyata melalui LBH Kantara dengan menggugat langsung Presiden RI terkait pengelolaan pelabuhan Aceh agar sesuai MoU Helsinki dan UUPA. “Itu kerja konkret. Kami tidak sekadar cuap-cuap di podcast,” tambahnya.
Lebih jauh, Gadjah Puteh meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengevaluasi Safuadi yang terlalu lama berada di Aceh namun tidak memberikan terobosan berarti. “Kalau hanya pandai bicara tanpa kerja nyata, apa gunanya jabatan strategis di Kemenkeu? Rakyat Aceh butuh hasil, bukan teori,” tutup Said.
