Dicabut Tapi Tetap Setara: Rahmady Effendy, Fungsional Madya Alumni STAN Angkatan 8 di Kanwil BC Jawa Barat
Kasus Rahmady Effendy Hutahaean, alumni STAN angkatan ke-8, semakin menambah daftar panjang ketimpangan reformasi. Ia dilaporkan ke KPK atas dugaan tidak mencantumkan transaksi Rp 7 miliar dalam LHKPN-nya. Uang itu merupakan pinjaman kepada pengusaha Wijanto Tirtasana, dengan syarat agar istrinya dijadikan Komisaris Utama dan pemegang saham 40% di PT Mitra Cipta Agro.
Meski sempat dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady kini menempati posisi Fungsional Pemeriksa Madya (Golongan IV/B) di Kanwil DJBC Jawa Barat, status yang secara fungsional dan golongan tetap setara. Dalam banyak lembaga, ini sudah bisa dianggap sebagai “kemenangan diam-diam”.
Menariknya, Rahmady merupakan teman sejawat dari Sulaiman, Kepala Bea Cukai Langsa saat ini, yang juga merupakan alumni STAN angkatan 8. Wilayah kerja Sulaiman dikenal luas sebagai titik rawan peredaran rokok ilegal, namun tetap minim penindakan nyata yang hanya menyasar rakyat jelata para mafia tetap bernyawa. Fakta ini menunjukkan bahwa jaringan letting angkatan bukan hanya eksis, tapi juga efektif dalam membentengi satu sama lain.
Askolani, Dirjen Titipan dan Bayang-Bayang Heru Pambudi
Akar stagnasi reformasi di DJBC semakin terlihat jelas saat menyimak kiprah Askolani, mantan Dirjen Bea Cukai yang bukan berasal dari jalur struktural DJBC. Ia ditunjuk dari luar, membawa paket-paket reformasi birokrasi yang tampaknya lebih politis ketimbang teknokratis.
Namun yang lebih kuat dari jabatan formal adalah jaringan loyalis. Heru Pambudi, Dirjen sebelumnya yang kini duduk di jabatan senior di Sekjen Kemenkeu bahkan sering dijuluki Koordinator Dirjen atau Sang Kodir, kerap disebut sebagai “mata kiri” yang masih mengamati dan mengarahkan arah DJBC dari balik layar. Ia tidak perlu muncul di permukaan, cukup menitipkan pesan lewat loyalis-loyalisnya yang tersebar di struktur penting Bea Cukai.
Masuknya Harapan Baru dari Jenderal TNI, Namun Perlu Kehati – Hatian atas Respon Gerakan Bawah Tanah
Kini muncul harapan besar pada sosok militer yang ditunjuk sebagai Dirjen Bea Cukai, Letjen TNI Djaka Budi Utama, menggantikan Askolani. Namun ia juga membawa pekerjaan rumah yang tidak ringan. Warisan kebijakan yang tumpang tindih, loyalis yang mengakar, serta ketimpangan penegakan disiplin menjadi rintangan yang harus dibongkar dengan keberanian luar biasa.
Jika Djaka tak segera dilantik secara resmi, akan ada ruang yang dimanfaatkan oleh gerakan bawah tanah untuk mengubah peta kembali ke pola lama. Penundaan hanya memberi napas panjang bagi patronase lama untuk menyusun ulang strategi pengendalian.
Jika Djaka mampu bertindak cepat, memangkas tumpang tindih jabatan, menghentikan mutasi berdasarkan bisikan, serta menetapkan standar objektif tanpa kompromi angkatan, maka ini bisa menjadi titik balik sejarah DJBC. Tapi jika tidak, ia hanya akan menjadi pion terakhir di papan catur yang dikendalikan dari luar sorotan publik.
