AtjehUpdate.com, | Banda Aceh -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan Langsa dan Aceh Tamiang, Edy Asaruddin, mengungkapkan keprihatinannya terkait pemindahan kantor direksi PTPN 1 dari Aceh ke Jakarta. Dalam rapat paripurna DPRA yang dipimpin oleh Ketua DPRA, Edy menyoroti dampak signifikan dari keputusan tersebut terhadap masyarakat Aceh, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesempatan kerja.
Menurutnya, keberadaan PTPN 1 selama ini telah menjadi bagian penting dalam perekonomian lokal, namun dengan pemindahan kantor pusat ke Jakarta, masyarakat Aceh semakin kehilangan akses terhadap peluang kerja. Ia menyesalkan bahwa untuk melamar pekerjaan di PTPN 1 kini harus melalui Jakarta, sementara proses rekrutmen dan pengisian jabatan strategis lebih banyak dilakukan di luar Aceh. Kondisi ini diperparah dengan masuknya tenaga kerja dari luar daerah untuk mengisi posisi manajerial dan teknis di pabrik-pabrik yang beroperasi di Aceh, sehingga semakin menyempitkan ruang bagi tenaga kerja lokal.
Edy juga mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat Aceh akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan berpotensi menambah angka kemiskinan di daerah tersebut. Ia pun meminta perhatian serius dari pemerintah, khususnya Ketua DPRA dan Sekretaris Daerah Aceh, agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini sebelum dampaknya semakin meluas.
Isu mengenai pengelolaan PTPN yang tidak berpihak pada masyarakat lokal juga menjadi sorotan dalam kasus yang melibatkan PTPN IV Regional 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh telah melayangkan pengaduan resmi kepada Presiden RI, Wakil Presiden, serta sejumlah kementerian dan DPR terkait kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat Aceh. Dalam laporan tersebut, LSM Gadjah Puteh menyoroti kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang lebih mengutamakan pekerja dari luar Aceh, termasuk untuk jabatan strategis, yang mengabaikan potensi sumber daya manusia lokal.
