Lebih jauh, sorotan tajam diarahkan pada penanganan barang bukti. Tiga unit truk trailer Hino dikembalikan ke PT Wilmardo Irban Logistik, sementara gula dalam jumlah besar yang ditemukan di gudang PT Sumber Mutara Indian Perdana dirampas untuk negara. Pertanyaannya: apa keterkaitan dua perusahaan ini dengan Ronny Rosfyandi? Mengapa tidak ada kejelasan hukum mengenai hubungan mereka dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan?
Tak kalah memalukan, dokumen resmi yang digunakan dalam proses pembuktian memuat tahun “11 Juni 1019” kesalahan fatal yang tak seharusnya terjadi dalam sistem hukum modern. Ini bisa jadi hanya “kesalahan ketik”, namun juga bisa mengindikasikan praktik pengaburan fakta yang lebih serius. Kesalahan ini, di tengah perkara besar yang melibatkan pejabat tinggi, bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele.
Dengan semua kejanggalan ini, publik menuntut proses kasasi tidak hanya fokus pada pidana Ronny Rosfyandi semata, tetapi juga menyasar siapa saja yang muncul dalam berkas perkara dan memiliki potensi keterlibatan. Jika pemerintah ingin serius membersihkan Bea Cukai dari sindikat penyimpangan wewenang, maka semua pihak yang tercantum, tak terkecuali yang namanya disebut dalam dokumen 3 hingga 5, harus dibuka ke publik dan diperiksa tanpa pandang bulu.
Kasus Ronny harus menjadi momen reflektif bagi pemerintah pusat. Ini bukan sekadar soal pidana 9 tahun, tapi tentang kegagalan sistemik yang membiarkan pejabat sekelas kepala kanwil bermain dalam skema korupsi. Presiden tak boleh diam, sebab kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan.(red)
