Karena itu Dirjen Djaka tidak boleh terbelenggu oleh aturan talent yang manipulatif seperti ini. Beliau harus berani mengambil alih penuh dengan menilai langsung berdasarkan prestasi nyata, bukan sekadar gelar akademik ataupun campur tangan dirjen bayangan dan kerajaan yang bermain di belakang layar.
Jika hal ini dibiarkan, langkah Pak Dirjen bisa terhambat karena beliau tentu punya penilaian sendiri siapa orang-orang yang tegak lurus kepadanya dan siapa yang masih terhubung dengan tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ironisnya ada pula pihak yang sudah di luar Bea Cukai tetapi tetap mencoba mengambil peran sentral dalam mengatur permainan.
LSM Gadjah Puteh menegaskan Pak Dirjen harus tegas dalam hal ini. Sebab citra positif yang sudah terbangun bisa kembali rusak dan tak terkendali hanya karena ulah tangan-tangan tak terlihat yang mencoba mengganggu dari luar.
Klarifikasi Letjen Djaka yang disampaikan kepada Tempo menegaskan bahwa pergantian staf di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara bertahap sejak beliau menjabat dan tidak melibatkan anggota TNI sebagaimana isu yang beredar. “Staf Dirjen tidak diganti dari TNI pergantian staf dilakukan secara bertahap sejak saya masuk dan dari internal Bea Cukai sendiri,” ujar Djaka kepada Tempo.
Ia juga membantah tudingan adanya permintaan uang operasional 200 juta rupiah per bulan serta klaim bahwa dirinya enggan mengikuti rapat di Kementerian Keuangan. “Itu tidak benar. Dalam lima hari kerja saya bisa tiga kali rapat di Kemenkeu dan ketidakhadiran saya selalu seizin Menteri atau Wakil Menteri,” tegasnya.
LSM Gadjah Puteh menilai gebrakan yang dilakukan Dirjen Bea Cukai Letjen TNI Djaka Budhi Utama menunjukkan keberanian, terobosan, dan integritas yang nyata. Dukungan penuh diberikan agar agenda reformasi kepabeanan benar-benar berjalan bersih dari bayang-bayang kepentingan gelap yang berusaha menghambat langkah perubahan di tubuh Bea Cukai.(red)
