“Program MBG ini program bagus. Jangan sampai dikotori oleh tangan-tangan kotor yang menjadikannya ajang bisnis terselubung. Kami menerima banyak laporan bahwa ada pejabat yang justru memiliki dapur katering sendiri untuk menggarap proyek MBG. Ini rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Said.
Pihaknya mendesak agar Kementerian Pendidikan, Inspektorat, hingga Aparat Penegak Hukum segera melakukan penelusuran atas indikasi keterlibatan pejabat yang menjadi penyedia logistik program MBG di daerah.
“Jangan biarkan semangat memberikan gizi untuk anak-anak malah dibajak untuk menumpuk keuntungan pribadi. Pemerintah harus tegas, audit dan buka data siapa penyedia makanan MBG di tiap kabupaten/kota,” lanjutnya.
Gadjah Puteh juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi aturan SNI ini, serta meminta agar pemerintah tidak ragu menindak tegas produsen yang tetap memperdagangkan produk ompreng tanpa sertifikat SNI setelah regulasi berlaku.
“Jangan sampai program mulia Presiden justru tercoreng karena lemahnya pengawasan terhadap peralatan makan yang digunakan. Kami akan ikut mengawasi di lapangan,” tambah Said.
Program MBG diketahui menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo, namun menuai sorotan usai adanya kasus keracunan massal siswa di beberapa daerah. Dengan adanya standar nasional yang tegas dan transparansi dalam distribusi logistik, diharapkan kualitas pelaksanaan program semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. (red)
