Kekecewaan masyarakat semakin besar ketika pemerintah pusat menyatakan bahwa bencana di Aceh belum memenuhi ambang “bencana nasional”. Padahal layanan publik lumpuh, pemerintahan desa tidak berfungsi, kerusakan terjadi di banyak titik, dan ribuan warga mengungsi tanpa kepastian bantuan. Tanpa status bencana nasional, sisa anggaran APBN 2025 untuk kebencanaan tidak bisa dimobilisasi secara maksimal, sehingga penanganan menjadi lambat dan tidak terkoordinasi.
Gadjah Puteh mendesak Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Aceh untuk melihat kondisi sesungguhnya dan segera mengevaluasi kinerja Kepala BNPB dan Kepala Basarnas. Pernyataan bahwa kondisi telah membaik bukan hanya tidak tepat, tetapi juga melukai perasaan masyarakat Aceh yang berjuang bertahan hidup dalam salah satu banjir terburuk yang pernah terjadi.
Bagi masyarakat Aceh, ini bukan soal video viral di media sosial, melainkan persoalan hidup dan mati. Ini tentang bayi yang harus digendong menembus arus, warga yang kelaparan di rumah terendam, dan keluarga yang tidak tahu kapan bantuan benar-benar datang. Karena itu, Gadjah Puteh menegaskan bahwa pernyataan yang meremehkan situasi justru memperburuk rasa ketidakadilan di tengah penderitaan masyarakat Aceh.(red)
