“Kami di LSM Gadjah Puteh menilai, meski biaya perjalanan diklaim menggunakan uang pribadi, namun permintaan pendampingan oleh KBRI secara resmi menunjukkan adanya fasilitas negara yang dimanfaatkan. Ini menyalahi semangat efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo dan berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya negara di luar prioritas pembangunan,” tambah Sayed.
Pihaknya mendesak pemerintah, khususnya Menteri UMKM, agar lebih peka dengan situasi ekonomi rakyat saat ini, dan memberikan teladan dalam perilaku hemat serta sederhana. “Jangan sampai rakyat hanya diminta berhemat, sementara pejabat dan keluarganya mempertontonkan kemewahan dengan dalih urusan pribadi,” pungkasnya.
Sebelumnya, surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 dari Kementerian UMKM yang ditujukan ke enam KBRI dan satu konsulat jenderal RI menuai kritik karena istri Menteri UMKM disebutkan akan melakukan kegiatan misi budaya di tujuh kota di Eropa. Maman Abdurrahman telah menegaskan bahwa perjalanan tersebut sepenuhnya dibiayai pribadi dan tidak melibatkan uang negara.(red)
