“Apa gunanya komisaris dengan gaji miliaran kalau tidak mampu mendeteksi atau mencegah praktik korupsi yang begitu masif? Ini bukan hanya persoalan teknis, ini adalah kegagalan moral,” tambah Said.
Skandal korupsi BBM yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung mengungkap peran sejumlah pejabat Pertamina dalam manipulasi pasokan dan harga BBM. Hingga kini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk Dirut Patra Niaga, pejabat Kilang Pertamina Internasional, dan pihak swasta yang diduga sebagai broker pengadaan minyak. Namun jajaran komisaris, termasuk Heru Pambudi, belum tersentuh evaluasi serius.
LSM Gadjah Puteh secara terbuka mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran komisaris BUMN, terutama mereka yang menjabat di tengah kasus besar namun tidak menunjukkan keberpihakan pada upaya transparansi dan akuntabilitas.
“Presiden Prabowo harus berani melakukan bersih-bersih dari atas. Pertamina bukan milik elite lama, tapi milik rakyat. Nama-nama seperti Heru Pambudi harus dievaluasi bukan dilindungi,” tegas Said menutup keterangannya.(red)
