10. Sugeng Apriyanto – Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara
11. Koen Rachmanto – Kepala KPPBC Bengkulu
12. Agung Riandar Kurnianto – Kepala PSO Tanjung Priok
13. Isnu Irwantoro – Kepala KPPBC Tanjungpandan
14. Sehat Yulianto – Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Sumbagtim
Dalam keterangan resminya, LSM Gadjah Puteh menilai bahwa para pejabat tersebut menempati posisi yang sangat strategis dan secara struktural saling berhubungan, membentuk pola dominasi yang disebut sebagai “kerajaan birokrasi bawah tanah”.
Menurut Gadjah Puteh, terdapat kekhawatiran bahwa kekuatan internal ini dapat menjadi penghambat bagi reformasi yang diusung pemerintah. “Bukan tidak mungkin arah kebijakan Presiden bisa terpental jika Dirjen Bea Cukai tidak membaca peta kekuasaan internal ini dengan cermat,” ujar perwakilan LSM Gadjah Puteh dalam keterangannya.
LSM Gadjah Puteh juga menggarisbawahi bahwa selama ini, para pegawai muda yang vokal dan kritis terhadap sistem sering kali tidak diberi ruang untuk tumbuh. Dugaan mereka, sistem birokrasi ini lebih mengutamakan loyalitas daripada kapasitas, sehingga siapa yang tidak sejalan dengan arus loyalis dianggap sebagai ancaman dan disingkirkan secara halus.
Kritik juga diarahkan kepada kebijakan yang diambil oleh tokoh-tokoh kunci seperti Ayu Sukorini, Sekretaris Dirjen DJBC, yang menurut pengamatan Gadjah Puteh kerap terlalu reaktif terhadap kritik internal. “Ada kecenderungan gaya kepemimpinan yang hanya mendengar kelompok tertentu dan tidak memberi ruang bagi suara korektif di level pelaksana,” ujar Gadjah Puteh.
Di tengah kondisi ini, Letjen Jaka Budi Utama dinilai punya tugas yang sangat berat namun krusial. Ia bukan hanya dirjen teknis, tapi juga simbol harapan perubahan di tengah lembaga yang terlanjur mengental dalam kekuasaan lama. Gadjah Puteh mendorong agar Letjen Jaka tidak hanya fokus pada hal administratif, tetapi juga berani membongkar jaringan kekuasaan dalam meskipun tidak terlihat, tapi dampaknya sangat menentukan.
LSM Gadjah Puteh menyerukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan masyarakat luas untuk ikut mengawal proses reformasi ini. “Reformasi di Bea Cukai tidak bisa hanya diserahkan pada satu orang. Ini butuh dukungan politik dan tekanan publik. Kami yakin jika publik tahu peta kekuatan yang sebenarnya, akan ada gelombang dukungan terhadap perubahan yang bersih dan progresif.”
Karena bila tidak sekarang, lanjut Gadjah Puteh, maka lembaga ini hanya akan terus terlihat modern di luar, tetapi di dalamnya tetap dijalankan oleh pola pikir lama: feodal, eksklusif, dan berjejaring kuat dalam kelompok yang tidak tersentuh.(red)
