”Itu gunanya berorganisasi, ada jejaring yang bisa diminta bantuan teknis saat kita lumpuh karena bencana. Plt Direktur harusnya gerak cepat minta kirim tenaga teknis tambahan dari PERPAMSI untuk percepatan perbaikan, bukan membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian,” tambah Ajie.
LBH Kantara meminta Bupati Aceh Tamiang untuk bersikap tegas. Pelayanan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar.
”Kami minta Bapak Bupati evaluasi total. Kalau Plt Direktur tidak bisa kerja cepat, tidak punya inisiatif, dan tidak mampu menjalin komunikasi strategis dengan asosiasi untuk pemulihan bencana, lebih baik dicopot saja. Ganti dengan sosok yang bisa kerja dan paham manajemen krisis. Masyarakat butuh air, bukan alasan,” tutup Ajie Lingga.(red)
