Ia mendesak agar pemerintah Aceh tidak tinggal diam. Baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus segera menempuh langkah hukum dan diplomatik secara konstitusional untuk menuntut kejelasan status keempat pulau tersebut.
“Langkah konkret harus segera diambil. Jika tidak, maka masyarakat Aceh kembali menjadi korban atas kekeliruan administratif yang sebenarnya bisa diperbaiki. Ini soal keberanian kita membela kebenaran dan kedaulatan wilayah,” tambahnya.
Zahidi juga menyerukan kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk bersuara lantang dalam membela hak-hak masyarakat pesisir.
“Kami menuntut para wakil rakyat Aceh di Senayan untuk tidak diam. Ini adalah ujian nyata apakah mereka benar-benar memperjuangkan konstituen mereka atau hanya diam di tengah persoalan yang sangat prinsipil.”
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Diam bukan pilihan. “Kami mahasiswa Aceh akan terus bersuara dan mengawal isu ini agar tidak hilang ditelan birokrasi. Empat pulau ini simbol dari sejarah dan kehormatan masyarakat Aceh. Negara harus hadir untuk menghormati itu, bukan malah menghapusnya dengan satu keputusan sepihak,” pungkasnya.(red)
