Langkah tegas dari LBH Ansor dan LSM Gadjah Puteh yang melayangkan somasi hingga gugatan praperadilan semakin menguatkan sinyal adanya pelanggaran hukum yang serius di internal Bea Cukai Langsa. Namun, meskipun kritik terus mengalir, Bea Cukai Langsa tetap terkesan acuh dan defensif, menanggapi laporan dengan mempersoalkan identitas pelapor ketimbang membahas substansi masalah.
Di tengah berbagai persoalan ini, yang mencederai kepercayaan publik, ironisnya Bea Cukai Langsa justru mengajukan status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kemenpan RB. Pengajuan ini menimbulkan gelombang kritik, mengingat rekam jejak dugaan pelanggaran hukum yang belum diselesaikan. Apakah pantas Bea Cukai Langsa, dengan sederet masalah hukum yang belum diatasi, diberikan status WBBM? Atau justru Kemenpan RB seharusnya menolak dengan tegas pengajuan tersebut, agar reformasi birokrasi di Indonesia benar-benar berjalan sesuai harapan?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan di tengah tuntutan publik akan lembaga yang benar-benar bersih dan melayani, bukan sekadar menyandang gelar tanpa substansi. Jika dugaan-dugaan ini tidak segera ditangani dengan serius, tidak hanya mencoreng integritas Bea Cukai Langsa, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap reformasi birokrasi yang sedang diupayakan pemerintah.
Kemenpan RB, sebagai lembaga yang bertugas menjaga integritas birokrasi, diharapkan mengambil langkah tegas dalam menanggapi pengajuan status WBBM dari Bea Cukai Langsa. Jika tidak, akan ada preseden buruk bagi lembaga lain yang melihat bahwa status WBK dan WBBM dapat diraih meskipun ada dugaan pelanggaran berat di dalamnya. Keputusan Kemenpan RB dalam hal ini akan menjadi ujian penting bagi reformasi birokrasi di Indonesia.(tim)
