Oleh: Said Zahirsyah Almahdaly (Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh)
AtjehUpdate.com., Jakarta – Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Temuan safe house, tumpukan uang berbagai mata uang asing, logam mulia, hingga dugaan jatah bulanan miliaran rupiah, menunjukkan bahwa praktik korupsi di institusi strategis penerimaan negara ini telah berlangsung terstruktur, sistematis, dan lintas jabatan.
OTT yang menjaring belasan orang dan menetapkan sejumlah tersangka memperlihatkan satu hal penting: masalah Bea Cukai bukan semata soal oknum, melainkan soal jaringan. Ketika penyidik menemukan pola pengondisian jalur impor, rekayasa parameter pemeriksaan, hingga penyimpanan aset di luar sistem resmi, publik berhak bertanya siapa yang sesungguhnya mengendalikan semua ini dan sejauh mana jejaring tersebut bekerja dari pusat hingga daerah.
Di titik inilah LSM Gadjah Puteh memandang OTT Bea Cukai harus dibaca sebagai pintu masuk, bukan garis akhir. Negara tidak boleh puas hanya dengan penindakan cepat yang berhenti di konferensi pers. Yang jauh lebih penting adalah menarik benang merah orang-orangnya, terutama mereka yang selama ini berulang kali menduduki posisi strategis penindakan dan penyidikan.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap anak buahnya patut dicatat sebagai komitmen publik. Pernyataan ini sekaligus menjadi ujian nyata: apakah aparat penegak hukum benar-benar diberi ruang untuk membongkar kasus sampai ke akar, atau justru kembali berhenti di level yang “aman secara politik”.
Publik juga tidak bisa melupakan kritik Mahfud MD di masa lalu yang menyebut penanganan aparat bermasalah di lingkungan Kementerian Keuangan sering kali hanya berhenti pada “nasihat tobat”, tanpa tindakan hukum yang tegas. OTT hari ini seharusnya menjadi koreksi atas kegagalan pendekatan lama tersebut.
Dalam konteks Aceh, OTT pusat justru membuka kembali ingatan publik pada serangkaian laporan lama yang kami sampaikan terkait Bea Cukai Langsa. Banyak laporan itu menyangkut dugaan manipulasi nilai pabean, pola penindakan yang janggal, hingga indikasi perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu. Namun sebagian besar laporan tersebut mengambang dan tidak pernah benar-benar dituntaskan.
Untuk memahami mengapa pola ini berulang, publik perlu melihat satu potongan penting yang selama ini kami sebut sebagai warisan feodal di tubuh Bea Cukai daerah, khususnya di Langsa.
Di setiap pergantian pimpinan, publik kembali disuguhi konferensi pers tangkapan penyelundupan. Sorot lampu menyala, barang bukti dihamparkan, lalu hening cukup lama sebelum panggung berikutnya dibuka lagi. Ritme ini menimbulkan pertanyaan yang wajar, apakah yang berlangsung adalah pembenahan yang nyata atau sandiwara manis.
