AtjehUpdate.com., Jakarta – Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, termasuk isu viral mengenai pengalihan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi uang tunai yang belakangan diklarifikasi sebagai hoaks, LSM Gadjah Puteh menilai kegelisahan publik ini bukan muncul tanpa sebab.
Ketika program menyentuh urusan paling dasar perut anak-anak dan kondisi ekonomi rakyat maka negara tidak cukup hanya menjawab dengan bantahan humas. Yang dibutuhkan adalah langkah taktis, terukur, dan transparan. Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, menegaskan, MBG adalah program yang mulia dan berpihak pada generasi masa depan.
Namun niat baik saja tidak cukup jika eksekusinya berisiko kebocoran dan salah kelola. Jika dipaksakan berjalan serentak dalam skala besar tanpa kesiapan matang, program ini justru berpotensi menjadi boomerang politik yang merusak citra Presiden di mata rakyat.
Gadjah Puteh menyoroti ancaman nyata di lapangan: distribusi ribuan porsi makanan matang setiap hari sangat rentan terhadap kegagalan logistik dan kualitas. Kasus lauk yang basi, ikan tidak segar, menu tidak layak konsumsi, hingga risiko kontaminasi akibat standar dapur yang tidak seragam dapat berubah menjadi bencana kepercayaan publik. Niat memberi gizi bisa berubah menjadi petaka kesehatan jika sistem dibiarkan longgar. Dalam kondisi seperti ini, yang akan dituduh masyarakat bukan vendor, bukan pihak pelaksana, melainkan Presiden.
Karena itu, Gadjah Puteh menegaskan bahwa jalan tengah paling rasional adalah penerapan skala prioritas melalui pelaksanaan bertahap. MBG seharusnya fokus terlebih dahulu pada wilayah 3T, kantong kemiskinan ekstrem, dan daerah dengan angka stunting tinggi.
Wilayah prioritas tersebut dapat menjadi pilot project yang benar-benar menguji kesiapan sistem. Jika pengawasan, kebersihan, standar nutrisi, dan rantai pasok di daerah prioritas sudah terbukti “zero mistake”, barulah program diperluas ke daerah lainnya.
Lebih dari itu, Gadjah Puteh menekankan bahwa konsep “bertahap” tidak boleh hanya berarti bertahap wilayah, tetapi juga bertahap pada level dapur dan sekolah. Setiap dapur MBG tidak boleh langsung dibebankan uji coba besar. Model yang aman adalah uji coba kecil dan bertingkat: mulai dari melayani satu sekolah terlebih dahulu, kemudian naik ke dua atau tiga sekolah, sampai benar-benar stabil barulah diperluas ke lebih banyak sekolah. Pola ini penting agar dapur teruji dari sisi higienitas, kapasitas produksi, konsistensi rasa dan kualitas, serta kecepatan distribusi makanan sebelum memasuki skala besar.
Gadjah Puteh juga mengkritik jika ada aturan kaku yang memaksa satu dapur MBG harus melayani jumlah minimal siswa tertentu. Aturan semacam ini justru berbahaya karena mendorong dapur yang belum siap dipaksa besar, dan membuka ruang vendor nakal bermain pada volume besar. MBG harus dibangun berdasarkan prinsip kualitas dan kesiapan, bukan semata target kuantitas. Jika ada dapur yang terbukti bagus, konsisten, dan memenuhi standar tinggi, justru lebih baik dapur tersebut diperkuat dan diberi mandat mengkoordinir pelayanan lebih luas, ketimbang memaksakan banyak dapur berjalan serentak tapi rapuh.
