Dampak bencana terhadap sektor pendidikan memang tidak kecil. Data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berdampak terhadap 4.922 satuan pendidikan. Kondisi tersebut mempengaruhi layanan pendidikan bagi sekitar 707.161 peserta didik serta lebih dari 59 ribu guru dan tenaga kependidikan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan revitalisasi sekolah, tetapi juga menyediakan ruang kelas darurat serta bantuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan sambil menunggu pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan selesai dilaksanakan.
Hingga 25 Mei 2026, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 3.101 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai bantuan mencapai Rp2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama sebesar 70 persen dengan total dana mencapai sekitar Rp2 triliun.
Dari keseluruhan sekolah penerima bantuan tersebut, sebanyak 2.834 sekolah dilaksanakan melalui pola swakelola oleh sekolah masing-masing, sementara 267 sekolah dengan kategori rusak berat atau relokasi ditangani melalui pelaksanaan oleh TNI Angkatan Darat. Selain itu, masih terdapat puluhan sekolah lainnya yang sedang dalam proses penyaluran bantuan.
Di Aceh sendiri, progres revitalisasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satu contoh adalah SLBN Pembina Aceh Tamiang yang menjadi salah satu sekolah terdampak banjir bandang akhir tahun 2025. Bencana tersebut menyebabkan bangunan sekolah tertimbun lumpur, merusak lantai, atap, dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya. Melalui program revitalisasi, pembangunan kembali sekolah tersebut terus dipercepat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Contoh lain terlihat di Kabupaten Pidie Jaya, dimana revitalisasi di SMK Ummul Ayman juga terus berjalan. Sambil menunggu pembangunan selesai, proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan bangunan lain yang masih layak digunakan serta ruang kelas darurat yang telah disediakan pemerintah.
Kehadiran program revitalisasi ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Pendidikan juga harus menjadi prioritas utama karena menyangkut masa depan generasi muda. Setiap ruang kelas yang diperbaiki, setiap perpustakaan yang dibangun kembali, dan setiap fasilitas pendidikan yang dipulihkan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga hak belajar anak-anak Indonesia.
Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa program revitalisasi sekolah tahun 2026 merupakan salah satu program pendidikan terbesar yang pernah dilaksanakan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Khusus bagi Aceh yang baru saja menghadapi bencana besar, program ini menjadi harapan baru untuk mempercepat pemulihan pendidikan, mengembalikan kenyamanan belajar peserta didik, serta memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena sekolahnya rusak akibat bencana.
Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi sekolah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, keterlibatan masyarakat, serta komitmen seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.(red)
