AtjehUpdate.com,- BANDA ACEH | Aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi, melontarkan kritik pedas terhadap perilaku sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilai menyalahgunakan jabatan dan melenceng dari fungsi legislatif. Dalam pernyataan terbukanya, Rahmad menegaskan bahwa wakil rakyat bukan lembaga super power yang bisa bertindak semena-mena, apalagi menjadikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sebagai “ladang proyek pribadi”.
“Wakil rakyat bukan eksekutor proyek, bukan penegak hukum, dan tidak boleh menyalahgunakan fungsi pengawasan untuk menekan lembaga lain demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Rahmad kepada media, Minggu (13/7).
Menurutnya, fungsi DPR terbatas pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun kenyataannya, banyak anggota dewan justru terjebak dalam praktik transaksional, menjadikan pokir sebagai komoditas politik, bahkan alat tawar-menawar dengan eksekutif. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk penyimpangan moral dan pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Rahmad mengingatkan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, demokrasi akan rusak dari dalam. Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis menilai kinerja para wakil rakyat, bukan hanya dari pencitraan atau narasi populis yang sering kali menutupi kepentingan pribadi.
“Yang kita butuhkan adalah wakil rakyat yang berintegritas, bukan pahlawan-pahlawan palsu yang menjadikan parlemen sebagai panggung manuver politik atau tempat berburu proyek,” ujarnya.
