Ia juga mendorong aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk tidak ragu mengaudit dan menyelidiki pelaksanaan pokir di Aceh. Baginya, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting demokrasi yang tak bisa ditawar.
“Audit pokir itu penting, bukan hanya soal angka, tapi soal menjaga marwah demokrasi dari kepentingan pribadi yang menyaru sebagai kepentingan publik,” katanya.
Iklan
Iklan
Di akhir pernyataannya, Rahmad menyerukan agar masyarakat sipil dan media terus memainkan peran kontrol terhadap legislatif. “Jangan biarkan parlemen kehilangan arah. Kita semua bertanggung jawab untuk mengingatkan, mengoreksi, bahkan mengecam jika mereka berpaling dari rakyat,” pungkasnya.(red)
.
