Oleh : Said Zahirsyah Almahdaly Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh
AtjehUpdate.com., Jakarta – Hubungan antara STAN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan hubungan yang lahir kemarin sore. Ia dibentuk oleh sejarah panjang pendidikan kedinasan Kementerian Keuangan. PKN STAN sendiri menegaskan bahwa kampus ini merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan yang bertransformasi dari STAN menjadi PKN STAN pada 15 Juli 2015. Secara historis, akar kelembagaannya ditelusuri dari KDAA, AP2, STIKN, IIK, hingga kemudian menjadi STAN dan akhirnya PKN STAN.
Dari sejarah itulah lahir banyak aparatur fiskal negara. Dalam konteks tertentu, itu wajar. Negara memang membutuhkan sekolah kader untuk mencetak SDM yang memahami keuangan negara, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika hubungan historis itu diduga menjelma menjadi dominasi yang terlalu mapan, terlalu kuat, dan terlalu sulit ditembus oleh jalur penerimaan lain di tubuh Bea Cukai.
Di sisi lain, Bea Cukai sendiri adalah institusi yang sangat strategis. DJBC menyebut fungsi lembaga ini mencakup perlindungan masyarakat dari barang berbahaya, perlindungan industri dalam negeri, pemberantasan penyelundupan, pelayanan arus barang lintas negara, serta pemungutan bea masuk dan pajak impor untuk penerimaan negara.
Secara kelembagaan, DJBC menelusuri hari lahirnya pada 1 Oktober 1946, lalu berubah dari Pejabatan Bea dan Cukai menjadi Jawatan Bea dan Cukai, dan sejak 1965 menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Karena itu, siapa yang menguasai jabatan-jabatan strategis di Bea Cukai bukan perkara sepele. Ia menyangkut uang negara, pintu masuk barang, tata niaga impor-ekspor, perlindungan industri nasional, sampai wajah kewibawaan negara di pelabuhan dan bandara.
Maka, ketika publik melihat adanya dominasi sangat kuat alumni tertentu khususnya alumni D3 STAN mulai dari jabatan struktural, jabatan teknis, hingga jabatan-jabatan yang menjadi jalur kendali kebijakan, pertanyaan tentang keadilan karier menjadi sangat sah untuk diajukan.
Harus diakui, STAN memang sejak lama menjadi pemasok SDM utama bagi Kementerian Keuangan, termasuk DJBC. Dalam kajian yang diterbitkan di lingkungan PKN STAN sendiri disebutkan bahwa pendidikan di bawah Kementerian Keuangan dirancang agar lulusannya sesuai kebutuhan organisasi, dan perjalanan kelembagaan STAN/PKN STAN memang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan SDM pengelolaan keuangan negara.
Tetapi negara tidak boleh berhenti pada logika “karena dari dulu begitu”. Dalam negara modern, apalagi setelah sekian lama reformasi birokrasi digembar-gemborkan, ukuran utama bukan lagi asal sekolah, melainkan apakah promosi dan mutasi benar-benar berjalan dengan prinsip meritokrasi.
Di sinilah letak masalah besar yang kini patut dibaca publik dengan jernih. Kementerian Keuangan sendiri melalui PMK 224/PMK.01/2020 menegaskan bahwa manajemen karier, termasuk pengembangan karier, pola karier, mutasi, dan promosi, harus dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit.
Pada level nasional, Kementerian PANRB menegaskan sistem merit adalah penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan meritokrasi, yakni kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas. BKN juga menegaskan promosi PNS semestinya dilakukan berdasarkan perbandingan objektif atas kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan.
Kalau begitu, pertanyaan utamanya menjadi sederhana tetapi serius: apakah dominasi alumni D3 STAN di Bea Cukai benar-benar lahir dari keunggulan objektif yang terukur, atau justru ada pola karier yang sejak awal diciptakan agar lingkaran alumni tertentu tetap menjadi kelompok utama?
Pertanyaan ini bukan lahir dari kebencian terhadap STAN. Bukan pula serangan terhadap alumni D3 STAN sebagai individu. Banyak alumni STAN yang memang cerdas, disiplin, tahan tekanan, dan kaya pengalaman lapangan.
Namun, ketika satu kelompok tampak begitu dominan dalam peta jabatan dari tahun ke tahun, sementara jalur lain nyaris selalu tertahan di lapis bawah, maka wajar bila publik mulai curiga bahwa yang bekerja bukan semata kompetensi, melainkan juga kultur internal, jejaring almamater, dan sistem reproduksi kekuasaan yang tak tertulis.
Kecurigaan itu makin tajam karena ia lahir bukan di ruang hampa. Sejarah Bea Cukai bukan sejarah yang bersih dari problem integritas. Pada era Soeharto, langkah ekstrem pernah diambil terhadap institusi ini. Detik mencatat bahwa pada 1985 seluruh pegawai Bea dan Cukai pernah dirumahkan sebagai bagian dari tindakan drastis untuk memberantas korupsi dan membenahi lembaga yang kala itu dianggap terlalu sarat persoalan.
Setelah itu, reformasi terus dijalankan. Modernisasi, digitalisasi, penyederhanaan prosedur, reposisi fungsi dari tax collector menjadi trade facilitator, semua itu berulang kali diklaim sebagai penanda perubahan. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri memiliki narasi panjang soal reformasi birokrasi dan modernisasi DJBC.
