Kasus viral yang menyeret Kepala Bea Cukai Batam juga harus dilihat dalam konteks demotivasi pegawai. Ketika publik melihat rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tindakan kekerasan terhadap bawahan, terlepas dari bantahan institusi, pesan yang sampai ke pegawai akar rumput adalah adanya relasi kuasa yang tidak sehat. Bawahan berada dalam posisi rentan, sementara pejabat pemegang komando sering kali tampak lebih terlindungi.
Begitu juga dengan era kepemimpinan Gatot Sugeng Wibowo saat menjadi pucuk pimpinan di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta. Pada masa itu, publik mencatat berbagai polemik pelayanan yang sempat menjadi sorotan. Namun yang terlihat kemudian, yang bersangkutan justru naik dan menduduki posisi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Bagi Gadjah Puteh, posisi Sekretaris Direktorat Jenderal bukan jabatan biasa. Jabatan ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan tata kelola organisasi, pembinaan pegawai, administrasi internal, serta proses mutasi dan promosi pegawai, mulai dari penyusunan, pengusulan, hingga sampai menjadi keputusan. Karena itu, ketika jabatan seperti ini dipegang oleh figur dari lingkaran lama yang pernah berada dalam pusaran polemik, maka pertanyaan publik menjadi semakin kuat: bagaimana mungkin pembenahan akan berjalan objektif jika dapur mutasi dan promosi masih berada di tangan orang-orang yang rekam jejaknya sendiri perlu dievaluasi?
Inilah yang semakin memperdalam demotivasi pegawai. Pegawai bawah melihat bahwa karier mereka bisa ditentukan oleh sistem yang belum tentu bebas dari jejaring lama, kedekatan, dan kepentingan kelompok. Jika promosi dan mutasi masih dikendalikan oleh pola lama, maka reformasi Bea Cukai hanya akan berhenti di permukaan.
Begitu pula dengan jabatan-jabatan strategis lain di tingkat eselon II, eselon III, dan eselon IV. Jika Kementerian Keuangan benar-benar ingin membenahi Bea Cukai, maka struktur lama yang sudah terlalu lama berada dalam kultur feodal harus dipangkas. Pejabat yang memiliki catatan buruk, pernah viral karena kecerobohan, atau berada dalam lingkaran kebijakan lama yang bermasalah, seharusnya tidak lagi diberi ruang memegang komando.
Menkeu Purbaya harus berani mengambil langkah keras. Jangan hanya merotasi. Jangan hanya mengganti tempat duduk. Nonjobkan pejabat yang bermasalah secara etik, kepemimpinan, maupun rekam jejak birokrasi. Jika sulit mencari figur bersih dari internal, tidak ada salahnya membuka ruang bagi orang-orang dari kementerian/lembaga lain yang memiliki integritas untuk membantu reformasi Bea Cukai.
Sebab persoalan Bea Cukai bukan hanya soal kasus suap. Ini soal kultur. Soal feodalisme. Soal relasi kuasa. Soal pejabat yang merasa institusi adalah wilayah kekuasaan pribadi. Soal bawahan yang hanya menjadi pion dari kepentingan orang-orang di atas.
Kita juga harus jujur melihat bahwa promosi jabatan di tubuh birokrasi kerap dipersepsikan masih kental dengan jejaring alumni, kedekatan, kelompok lama, serta lingkaran eks bidang atau seksi tertentu. Jika persepsi ini tidak diputus, maka pembenahan tidak akan dipercaya. Pegawai bawah akan merasa bahwa integritas hanya menjadi slogan, sementara karier tetap ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan internal.
Kita juga harus jujur melihat LHKPN para pejabat. Hampir tidak ada pejabat strategis yang hartanya terlihat menurun signifikan. Banyak yang justru meningkat. Sementara pegawai akar rumput di bawah mereka bekerja dalam tekanan, menjadi tameng kebijakan, bahkan sering luput dari perhatian ketika tertimpa musibah.
Gadjah Puteh pernah melihat bagaimana pegawai-pegawai kecil yang menjadi korban bencana di Aceh tidak mendapatkan kepedulian yang layak dari para elite birokrasi. Ini menunjukkan bahwa masalah Bea Cukai bukan hanya soal integritas hukum, tetapi juga soal empati kepemimpinan.
Pejabat yang baik bukan hanya yang pandai bicara integritas di podium. Pejabat yang baik adalah yang adil kepada bawahannya, berani bertanggung jawab, dan tidak berlindung di balik jabatan ketika institusinya diterpa masalah.
Karena itu, tenggat pembenahan hingga September 2026 tidak boleh hanya menjadi ancaman kosong. Menteri Keuangan harus menjadikannya momentum untuk memutus kolonialisme birokrasi di tubuh Bea Cukai. Pejabat tinggi pratama pun harus bisa dinonjobkan jika memiliki catatan buruk. Pejabat administrator dan pengawas juga harus dievaluasi total jika menjadi bagian dari kultur lama yang merusak.
Jangan sampai bersih-bersih Bea Cukai hanya menekan pegawai bawah, sementara pejabat atas tetap selamat.
Jika pola ini dibiarkan, maka demotivasi pegawai Bea Cukai akan semakin dalam. Pegawai yang jujur akan merasa percuma bekerja benar. Pegawai kecil akan merasa hanya menjadi korban. Sementara pejabat lama tetap berputar di lingkaran kekuasaan.
Gadjah Puteh mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu memotong rantai feodalisme di Bea Cukai. Copot pejabat bermasalah dari jabatan strategis. Nonjobkan mereka yang memiliki catatan buruk. Evaluasi total seluruh struktur komando. Jangan biarkan mereka yang disebut dalam pusaran perkara tetap berada dalam posisi yang bisa memengaruhi kebijakan dan bawahan.
Bersih-bersih Bea Cukai harus adil. Kalau bawahan bisa dihukum karena kesalahan kecil, maka atasan harus lebih dulu memberi teladan. Tidak boleh ada kasta dalam integritas. Tidak boleh ada perlakuan istimewa untuk pejabat.
Jika Bea Cukai ingin selamat dari ancaman pembubaran, maka pembenahan harus dimulai dari atas, bukan hanya dari bawah. (Red)
