Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan baru: jika bonus MTQ sudah diusulkan dalam perubahan anggaran dan telah mendapat persetujuan, mengapa besaran bonus yang menjadi hak kafilah hingga kini masih belum jelas?
Kafilah telah membawa nama Kota Langsa dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Aceh. Mereka mengikuti rangkaian perlombaan dengan persiapan dan perjuangan yang tidak singkat. Karena itu, transparansi pemerintah mengenai mekanisme, besaran, serta waktu pencairan bonus menjadi penting agar para kafilah tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Apalagi, sebelumnya persoalan bonus MTQ telah menjadi sorotan publik karena hampir setahun berlalu sejak pelaksanaan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie Jaya pada November 2025.
Kini Pemko Langsa menyatakan bonus tersebut sedang diproses melalui perubahan anggaran 2026. Namun, berapa angkanya, kapan ditetapkan, dan kapan benar-benar dibayarkan kepada kafilah masih menjadi tanda tanya.
Publik pun patut menunggu keterbukaan Pemko Langsa terkait dokumen penganggaran bonus tersebut, termasuk berapa total anggaran yang disiapkan, formula penentuan bonus bagi masing-masing kategori juara, serta target waktu pencairannya.
Sebab, bagi para kafilah, bonus bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan bentuk penghargaan atas perjuangan mereka membawa nama daerah.(red)
