Selain penerapan bertahap, Gadjah Puteh mengingatkan bahwa MBG wajib memiliki sistem pengawasan independen yang nyata, bukan sekadar formalitas. Pemerintah harus membentuk badan audit pengawas atau komite independen yang bertugas mengawal uji coba dan pelaksanaan MBG secara ketat. Komite ini harus melibatkan unsur pengawasan lintas sektor, termasuk auditor, pengawas mutu pangan, ahli gizi, unsur masyarakat, dan aparat pengawasan internal negara. Tugasnya bukan hanya mencatat, tetapi melakukan inspeksi berkala, uji sampel makanan, audit rantai pasok bahan baku, serta memiliki kewenangan memberikan rekomendasi penghentian sementara bagi dapur atau vendor yang terbukti melanggar.
Gadjah Puteh menilai, tanpa komite audit pengawas yang kuat, MBG hanya akan menjadi proyek besar yang rawan “diakali” melalui pengurangan kualitas bahan, manipulasi laporan, permainan vendor, atau praktik main mata di lapangan. Ketika negara sedang menjalankan program strategis nasional, pengawasan harus ditingkatkan setara dengan pengamanan proyek vital negara, karena menyangkut masa depan anak bangsa sekaligus stabilitas kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sambil menunggu kesiapan infrastruktur MBG secara menyeluruh, Gadjah Puteh juga mendorong agar sisa anggaran yang sangat besar dialihkan sementara ke subsidi sembako. Masalah perut rakyat tidak bisa menunggu trial and error program. Subsidi beras, minyak, telur, gula, dan kebutuhan pokok lainnya akan berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya anak sekolah. Ini langkah preventif menjaga daya beli rakyat dan stabilitas harga pasar, terutama dalam situasi ekonomi yang masih menekan.
Gadjah Puteh menegaskan, pihaknya mendukung visi Presiden untuk memperkuat kualitas generasi melalui gizi, namun menolak jika pelaksanaannya serampangan dan membahayakan rakyat.
Program Presiden harus diselamatkan, bukan dijadikan panggung uji coba massal tanpa perlindungan sistem yang matang. Jangan biarkan program strategis ini runtuh hanya karena ulah vendor nakal yang mengejar untung besar dengan menyuplai bahan busuk dan menurunkan kualitas demi volume.
Oleh karena itu, Gadjah Puteh mendesak Pemerintah Pusat untuk menerapkan pelaksanaan MBG secara bertahap dan berbasis prioritas, membentuk komite audit pengawas independen yang punya kewenangan nyata, melakukan uji coba per dapur secara bertingkat dari satu sekolah ke beberapa sekolah, serta menghentikan pola kebijakan yang memaksa dapur melayani jumlah besar sebelum siap. Pemerintah juga diminta mengalihkan sisa anggaran ke subsidi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli rakyat, sembari memperkuat SOP dan quality control sebelum program diperluas.
“Selamatkan anak bangsa dari gizi buruk, dan selamatkan Presiden dari kebijakan yang menjadi boomerang. Karena jika yang sampai ke anak-anak adalah makanan basi dan penyakit, maka rakyat tidak akan menyalahkan vendor rakyat akan menyalahkan Presiden,” tegas Sayed.(irwan)
