AtjehUpdate.com,- LANGSA | Hampir setahun berlalu sejak Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-37 tingkat Provinsi Aceh digelar di Kabupaten Pidie Jaya pada 1–7 November 2025. Namun hingga akhir Agustus 2026, persoalan bonus bagi kafilah Kota Langsa yang meraih prestasi dalam ajang tersebut masih menyisakan tanda tanya.
Pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar kapan bonus itu dicairkan, tetapi lebih mendasar: apakah bonus tersebut memang pernah dianggarkan dan dijanjikan sejak awal?
Sebab, hampir satu tahun merupakan waktu yang sangat panjang untuk sebuah bentuk penghargaan kepada putra-putri daerah yang telah membawa nama Kota Langsa di tingkat Provinsi Aceh.
Jika bonus memang ada dan telah ditetapkan, mengapa hingga kini belum direalisasikan?
Jika belum dicairkan karena persoalan administrasi atau anggaran, apa kendalanya?
Namun jika sejak awal bonus tersebut tidak pernah dianggarkan, mengapa para kafilah masih memiliki harapan bahwa penghargaan tersebut akan diberikan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini patut dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Kota Langsa.
Konfirmasi Mantan Plt Kadis Syariat Islam Justru Membuka Pertanyaan Baru
Media kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Rika Mariska, S.STP, MH, yang saat pelaksanaan MTQ ke-37 kala itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa.
Rika menyampaikan bahwa selama dirinya menjabat, anggaran yang tersedia di Dinas Syariat Islam berkaitan dengan dukungan pelaksanaan MTQ saja, bukan untuk bonus kafilah.
“Waktu masa saya di DSI memang tidak tersedia untuk ini, Pak,” ujar Rika.
Ketika dikonfirmasi kembali apakah berarti Pemerintah Kota Langsa tidak pernah menganggarkan ataupun menjanjikan bonus, Rika menjelaskan:
“Masa saya di DSI yang tersedia dukungan untuk pelaksanaan MTQ masa itu. Lain-lain memang tidak ada, Pak.”, jelasnya, Jum’at (28/08/2026).
Pernyataan mantan Plt Kadis Syariat Islam tersebut menjadi penting.
Artinya, setidaknya berdasarkan penjelasan Rika, tidak terdapat anggaran bonus kafilah yang tersedia di Dinas Syariat Islam selama dirinya menjabat pada periode pelaksanaan MTQ tersebut.
Tetapi pernyataan ini sekaligus membuka pertanyaan yang jauh lebih besar.
Jika tidak tersedia di Dinas Syariat Islam, lalu dari mana sumber anggaran bonus yang selama ini dipertanyakan para kafilah?
Ataukah memang tidak pernah ada anggaran bonus sama sekali?
Jangan Sampai Para Kafilah
Menunggu Bonus yang Tidak Pernah Dianggarkan
