Persoalan ini perlu diluruskan oleh Pemko Langsa agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan para kafilah.
Sebab, jika memang bonus tidak pernah dianggarkan, pemerintah harus berani menyampaikan secara terbuka.
Jangan sampai para kafilah dibiarkan menunggu selama berbulan-bulan karena mengira ada hak penghargaan yang sedang diproses, padahal ternyata tidak pernah masuk dalam penganggaran.
Sebaliknya, apabila ada kebijakan atau komitmen pemberian bonus yang ditetapkan melalui jalur lain di luar Dinas Syariat Islam, maka pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang menetapkan, berapa nilainya, dari pos anggaran mana, serta mengapa sampai sekarang belum direalisasikan.
Di sinilah pentingnya transparansi.
Dibandingkan Masa Sebelumnya, Mengapa Kini Berbeda?
Pertanyaan semakin mengemuka jika melihat pola penghargaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada periode pemerintahan wali kota sebelumnya, kafilah Kota Langsa yang berhasil meraih prestasi dalam MTQ tingkat provinsi pernah memperoleh bonus yang nilainya disebut berkisar Rp20 juta per orang, tergantung capaian masing-masing.
Bahkan, sejumlah kafilah berprestasi juga pernah diberikan penghargaan berupa kesempatan melaksanakan ibadah umrah.
Jika informasi tersebut benar, maka para kafilah kontingen Kota Langsa wajar bertanya:
Mengapa pola penghargaan terhadap kafilah berprestasi tersebut tidak terlihat pada MTQ ke-37 tahun 2025?
Apakah kebijakan bonus memang telah dihentikan?
Apakah kemampuan fiskal daerah menjadi alasan?
Atau terdapat perubahan kebijakan pemerintah daerah?
Jika memang terjadi perubahan kebijakan, mengapa tidak disampaikan secara terbuka kepada para kafilah dan pembina?
Jangan Hanya Diingat Saat Membutuhkan Prestasi
Dikatakan oleh beberapa orang qori, bahwa para kafilah tidak hadir secara tiba-tiba di arena MTQ. Di belakang setiap prestasi terdapat proses panjang: pembinaan, latihan, seleksi, pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan dukungan para pembina.
Ketika mereka diminta membawa nama Kota Langsa, pemerintah tentu berharap mereka memberikan hasil terbaik.
Karena itu, penghargaan kepada mereka semestinya tidak hanya diberikan ketika prestasi berhasil diraih. Jangan sampai pemerintah hadir ketika membutuhkan prestasi dan dokumentasi, tetapi ketika tiba waktunya memberikan penghargaan justru tidak ada kepastian.(red)
