Sebagai pembanding, pada 9 Juni 2023 lalu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melalui media detikFinance menyatakan bahwa pembangunan sistem Online Single Submission (OSS) hanya menelan anggaran Rp30 miliar. Saat itu Bahlil bahkan menyinggung Kemenkeu dengan menyebut aplikasi-aplikasi di kementerian tersebut justru menghabiskan dana ratusan miliar hingga triliunan rupiah, jauh lebih besar dibanding OSS yang menopang target investasi Rp1.400 triliun. Fakta ini semakin menguatkan alasan publik untuk mempertanyakan efisiensi pembangunan aplikasi dan data center di Kemenkeu.
PANDORA menilai perbedaan mencolok antara biaya OSS dengan proyek aplikasi dan pusat data Kemenkeu harus menjadi alarm serius. Jangan sampai data center yang menjadi “otak digital” keuangan negara dikuasai oleh adanya super user yang terafiliasi dengan kepentingan tertentu di luar kendali pemerintah. Jika ini terjadi, maka agenda Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah gencar membersihkan dan memperbaiki tata kelola bisa terganggu.
LSM ini menyatakan kecewa karena pola pemeriksaan internal di Kemenkeu melalui Itjen yang dipimpin Awan Nurmawan Nuh kerap berakhir tanpa kejelasan. Setiap ada ledakan isu besar, pemeriksaan selalu terasa ditutup-tutupi, laporan publik seakan menguap entah ke mana, dan hasilnya tidak pernah benar-benar dirasakan sebagai bentuk akuntabilitas.
Untuk itu PANDORA mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas eksternal seperti BPK, BPKP, dan KPK segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek data center ini. Nilainya yang sangat besar rawan menjadi bancakan, dan jangan sampai proyek yang seharusnya menopang kedaulatan data keuangan negara justru disandera oleh kepentingan oligarki digital. Data center bukan sekadar proyek, melainkan jantung perbendaharaan negara. Jika jantung ini dikendalikan segelintir pihak atau dikelola dengan cara yang salah, maka kedaulatan fiskal Indonesia bisa benar-benar terancam. Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya membutuhkan dukungan birokrasi yang bersih dan transparan, bukan justru diganggu permainan kelompok yang mencoba menunggangi proyek strategis.(red)
