Jangan sampai semangat mengisi kekosongan jabatan justru melahirkan persoalan baru berupa penumpukan kewenangan dan beban kerja pada satu orang pejabat.
Sebab pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang bergantung pada satu atau dua figur yang dianggap mampu menangani semuanya. Pemerintahan yang sehat justru ditandai dengan adanya distribusi kewenangan, regenerasi birokrasi, profesionalitas aparatur, serta penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Jika memang Suhartini dinilai paling tepat untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, maka Pemko Langsa seharusnya tidak alergi memberikan penjelasan kepada publik.
Apa dasar pertimbangannya? Apa indikator kompetensinya? Berapa lama penugasan tersebut akan berlangsung? Dan bagaimana pemerintah memastikan tugas sebagai Sekda tidak terganggu oleh rangkap tugas lainnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar penunjukan pejabat tidak hanya dilihat sebagai persoalan internal birokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat.
Apalagi Dinas Pendidikan merupakan sektor yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat. Di tengah berbagai persoalan pendidikan dan program revitalisasi satuan pendidikan yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum, publik tentu membutuhkan seorang kepala dinas yang dapat bekerja secara fokus, profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa percaya kepada para kepala sekolah maupun masyarakat.
Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika sebuah jabatan kosong, solusinya selalu kembali kepada figur yang sama.
Kalau memang Suhartini adalah figur yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan Pemko Langsa, publik berhak tahu apa ukuran “mampu” tersebut.
Sebaliknya, jika masih banyak pejabat lain yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas untuk diberikan kesempatan, maka pemerintah juga perlu menjelaskan mengapa pilihan kembali jatuh kepada Suhartini.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Titin mampu atau tidak mampu.
Persoalan utamanya adalah apakah pola penempatan dan rangkap jabatan tersebut benar-benar merupakan keputusan terbaik bagi efektivitas pemerintahan Kota Langsa.
Karena masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar terlihat penuh jabatan, tetapi membutuhkan pemerintahan yang bekerja efektif, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dan untuk itu, Pemko Langsa sebaiknya memberikan penjelasan secara terbuka.
Publik bertanya, pemerintah jangan diam.(Penulis adalah Aktivis dan Pengamat Pemerintahan)
