Keterlambatan distribusi yang tidak sesuai dengan jadwal dan tujuan kegiatan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi (cidera janji) dalam kontrak kerja. Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan bahwa:
Penyedia (pihak ketiga) wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, dan kualitas yang telah disepakati dalam kontrak.
Kegagalan memenuhi ketentuan kontrak dapat dikenakan sanksi administratif, denda keterlambatan, hingga pemutusan kontrak.
Dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat berujung pada proses hukum jika ditemukan unsur kelalaian berat atau penyalahgunaan.
Desakan Evaluasi dan Penegakan Hukum
Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Langsa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak pelaksana kegiatan. Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta turun tangan guna memastikan tidak adanya praktik kelalaian, pembiaran, atau indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan tersebut.
Momentum meugang yang sarat nilai budaya dan solidaritas sosial seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program bantuan. Keterlambatan seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai bantuan kemanusiaan dijadikan proyek tanpa hati nurani,” tutup Wahyu.
Terpisah, Wahyu, pihak ketiga pengadaan sapi yang dikonfirmasi awak media, menyatakan,bahwa kenapa hari ini baru disalurkan hal itu sesuai arahan dari Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Langsa.
“Saya hanya pelaksana saja, kapan diminta untuk menyalurkan maka kita disalurkan. Nah, untuk penyaluran sapi tahap II ini kami diminta oleh dinas tersebut untuk menyalurkannya hari ini (Rabu/25/03)), maka hari ini disalurkan ke gampong-gampong melalui geuchik yang disaksikan masing-masing camat,” terangnya.(red)
